Temukan jawaban cepat dan komprehensif seputar proses perizinan berusaha OSS-RBA, persetujuan teknis, pelaporan LKPM, hak informasi publik, serta standar layanan di DPMPTSP Kabupaten Morowali.
Rp 0,-
Biaya Pelayanan Izin
Tanpa Pungli / Gratifikasi
OSS-RBA
Sistem Utama
Berbasis Risiko Nasional
24 / 7
Layanan Mandiri
Daring & Transparan
Tersedia
Loket MPP Morowali
Kompleks Fonuasingko
Pengurusan NIB dilakukan mandiri dan serba daring melalui portal nasional oss.go.id. Langkah-langkahnya: siapkan NIK penanggung jawab usaha atau NPWP perusahaan dan daftarkan akun; isi data usaha meliputi KBLI 2020 5-digit, lokasi rencana investasi, modal kerja, dan kapasitas produksi; sistem secara otomatis menetapkan klasifikasi risiko (Rendah, Menengah Rendah, Menengah Tinggi, atau Tinggi); untuk risiko Rendah dan Menengah Rendah, NIB dan Sertifikat Standar langsung terbit elektronik dengan tanda tangan digital BSrE. Bagi pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) lokal Morowali yang mengalami kendala jaringan internet, silakan kunjungi Loket Berbantuan OSS di Gedung MPP Kompleks Perkantoran Fonuasingko untuk pendampingan langsung tanpa dipungut biaya.
Berkas teknis meliputi gambar rencana arsitektur, struktur, dan utilitas bangunan; data kepemilikan/status tanah; laporan hasil uji kelaikan struktur untuk bangunan industri; serta dokumen rencana tata ruang yang berlaku di lokasi pembangunan. Berkas dapat diajukan melalui SIMBG atau langsung ke Loket MPP Fonuasingko.
Sebagian besar layanan perizinan dan non-perizinan tidak dipungut biaya (Rp 0,-), kecuali retribusi daerah tertentu yang diatur dalam Peraturan Daerah, misalnya retribusi bangunan gedung. Setiap pungutan liar di luar ketentuan resmi dapat dilaporkan melalui SP4N-LAPOR! atau Satgas Saber Pungli.
LKPM disampaikan setiap triwulan (untuk skala kecil) atau semesteran (untuk skala menengah-besar) melalui sistem OSS paling lambat tanggal 10 setelah periode pelaporan berakhir. Keterlambatan berulang dapat berujung pada peringatan tertulis hingga pembekuan izin usaha sesuai ketentuan BKPM.
Prosedurnya: pemohon mengajukan permohonan rekomendasi teknis ke DPMPTSP; dilakukan tinjauan lapangan bersama Dinas Perhubungan; hasil tinjauan dituangkan dalam rekomendasi teknis; rekomendasi diteruskan ke Kementerian Perhubungan untuk penerbitan izin operasional Tersus/TUKS.
Syaratnya disesuaikan skala dampak: usaha berdampak besar memerlukan AMDAL, skala menengah cukup UKL-UPL, dan usaha mikro-kecil cukup SPPL. Permohonan diajukan melalui OSS dilampiri dokumen kajian lingkungan, lalu diverifikasi oleh Dinas Lingkungan Hidup sebelum diterbitkan persetujuan.
Ya, tersedia Layanan Berbantuan di Loket MPP Kompleks Perkantoran Fonuasingko pada jam kerja (Senin-Jumat, 08.00-15.30 WITA) bagi pemohon yang mengalami kendala jaringan internet atau kesulitan teknis lain saat mengurus perizinan secara daring, tanpa dipungut biaya.
SLA bervariasi menurut jenis izin: NIB risiko rendah terbit otomatis (instan); Persetujuan Bangunan Gedung sekitar 14-20 hari kerja; izin lingkungan (UKL-UPL) sekitar 10-12 hari kerja; layanan non-perizinan umumnya 3-5 hari kerja. Detail lengkap tersedia di halaman Standar Pelayanan.
Permohonan informasi publik dapat diajukan tertulis atau langsung ke PPID DPMPTSP Kabupaten Morowali dengan menyertakan identitas pemohon dan tujuan penggunaan data. Permohonan akan diproses maksimal 10 hari kerja sesuai UU Keterbukaan Informasi Publik.
Masyarakat dapat melaporkan melalui SP4N-LAPOR! (lapor.go.id), Satgas Saber Pungli, atau hotline internal DPMPTSP Kabupaten Morowali. Kerahasiaan identitas pelapor dijamin sepenuhnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Tim spesialis verifikator teknis dan analis penanaman modal kami siap membantu kelancaran operasional dan perizinan investasi Anda di Morowali.
Layanan konsultasi daring interaktif untuk panduan permohonan NIB, pembetulan data KBLI, serta bantuan kendala unggah berkas OSS.
Senin – Kamis: 08.00 – 16.00 WITA
Chat Tim HelpdeskKunjungi langsung Mal Pelayanan Publik untuk konsultasi teknis PBG dengan dinas teknis PUPR, verifikasi tata ruang, dan berkas lingkungan.
Kompleks Perkantoran Bumi Fonuasingko, Desa Bente, Kec. Bungku Tengah, Morowali
Jadwalkan KonsultasiSaluran resmi nasional pengaduan maladministrasi, pungli, serta saran peningkatan kualitas standar pelayanan publik DPMPTSP.
Kerahasiaan Pelapor Dijamin 100% Hukum
Akses Portal LAPOR!Akses Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Perbup Pelayanan Perizinan, dan Juknis OSS RBA.