Standar Layanan Publik DPMPTSP

Standar Pelayanan Terpadu & Kepastian Regulasi

Pedoman resmi penyelenggaraan perizinan dan non-perizinan terpadu di Kabupaten Morowali sebagai wujud kepastian hukum, transparansi biaya, dan komitmen waktu layanan yang jelas.

Katalog Layanan Publik Resmi

3 Layanan Terdaftar
Perizinan Berusaha (OSS-RBA)

Izin Usaha Industri

Waktu Penyelesaian 5 Hari Kerja
Biaya / Retribusi Gratis
Dasar Hukum Peraturan Bupati Morowali Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan
Kanal Pengajuan Online via oss.go.id / Asistensi MPP
Persyaratan Administrasi
KTP, NPWP, Nomor Induk Berusaha (NIB), Surat Keterangan Domisili Usaha
Persyaratan Teknis
Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (jika diperlukan), Izin Lokasi
Sistem, Mekanisme & Prosedur
  1. Pemohon mendaftar dan login ke sistem OSS
  2. Mengisi data usaha dan mengunggah dokumen persyaratan
  3. Verifikasi berkas oleh tim teknis DPMPTSP
  4. Penerbitan izin usaha industri
Surat Izin Usaha Industri
Akses Portal
Persetujuan Bangunan (SIMBG)

Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

Waktu Penyelesaian 14 Hari Kerja
Biaya / Retribusi Sesuai tarif retribusi daerah
Dasar Hukum Peraturan Daerah Kabupaten Morowali tentang Bangunan Gedung
Kanal Pengajuan Online via simbg.pu.go.id
Persyaratan Administrasi
Sertifikat tanah, surat pernyataan kepemilikan
Persyaratan Teknis
Gambar rencana bangunan, perhitungan struktur
Sistem, Mekanisme & Prosedur
  1. Pengajuan permohonan melalui SIMBG
  2. Peninjauan lokasi oleh tim teknis
  3. Penerbitan persetujuan bangunan gedung
Surat Persetujuan Bangunan Gedung
Akses Portal
Kesehatan & Lingkungan

Izin Lingkungan Usaha Mikro

Waktu Penyelesaian 3 Hari Kerja
Biaya / Retribusi Gratis
Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Kanal Pengajuan Asistensi langsung di MPP DPMPTSP
Persyaratan Administrasi
Akta pendirian perusahaan, NPWP, NIB
Persyaratan Teknis
Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)
Sistem, Mekanisme & Prosedur
  1. Pengajuan online melalui sistem OSS terintegrasi
  2. Verifikasi SPPL oleh petugas kesehatan lingkungan
  3. Penerbitan surat keterangan
Surat Keterangan Kelayakan Lingkungan