Profil Resmi DPMPTSP Morowali

Struktur Organisasi

Bagan tata kelola hierarki kelembagaan: Kepala Dinas menaungi Sekretariat yang membawahi Kasubag Perencanaan, Kepegawaian & Umum serta Kelompok Jabatan Fungsional, di samping Koordinator PKPM & JFT PKPM serta Koordinator Penata Perizinan & JFT Penata Perizinan Kabupaten Morowali.

Landasan Kelembagaan

Perbup No. 42 / Tata Kelola OPD

Diagram Hierarki Manajemen Terpadu

Struktur Organisasi DPMPTSP Kabupaten Morowali — diperbarui October 2026

Pembagian Urusan Kerja

Rincian Struktural Bidang Teknis

Pilar Administrasi

Sekretaris

Pengelolaan tata usaha perkantoran, perumusan program kerja, tata kelola keuangan, dan kepegawaian ASN aparatur.

  • Pengelolaan administrasi kepegawaian, SKP, dan pengembangan kapasitas ASN.
  • Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
  • Koordinasi kearsipan persuratan digital serta rumah tangga kedinasan.
Lantai 2 Gedung DPMPTSP Detail Penugasan
Pilar Pengawasan

Koordinator PKPM

Pengendalian pelaksanaan, pengawasan lapangan LKPM, & promosi penanaman modal daerah.

  • Memimpin pengawasan kepatuhan teknis PMA/PMDN kawasan hilirisasi nikel serta koordinasi kebijakan promosi investasi.
  • Fasilitasi debottlenecking: pendampingan teknis pemecahan hambatan operasional pelaku usaha lintas instansi daerah.
Lantai 2 (Divisi Pengawasan) Layanan LKPM & Investasi
Pilar Layanan Izin

Koordinator Penata Perizinan

Koordinasi pelayanan perizinan berusaha OSS-RBA, SIMBG, serta pengesahan produk izin teknis.

  • Memimpin sinkronisasi regulasi, pengesahan dokumen perizinan, dan koordinasi berkala antarinstansi teknis PTSP.
  • Penerbitan terintegrasi: NIB instan, sertifikat standar kelayakan operasional, izin trayek, izin lingkungan.
  • Layanan berbantuan: pendampingan pemohon mandiri dan pelaku UMKM pada loket front-office.
Lantai 1 (Loket Utama PTSP) Buka Portal Perizinan

Ekosistem Informasi Kelembagaan

Jelajahi Profil Lengkap Instansi

Dapatkan pemahaman komprehensif mengenai visi pembangunan daerah, jajaran pejabat teknis, serta maklumat standar integritas pelayanan.

Cakupan Tanggung Jawab Kunci